SOKOGURU - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. 

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, UMKM menyumbang lebih dari 99% dari total unit usaha di Indonesia. 

Selain itu, sektor ini menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional serta berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Meski memiliki kontribusi yang besar, UMKM masih menghadapi kendala besar dalam hal transparansi keuangan dan akses terhadap pembiayaan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memperkenalkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada tahun 2018. 

Tujuan utama standar ini adalah membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang lebih sederhana, relevan, dan dapat dipercaya oleh pihak eksternal seperti investor dan lembaga keuangan.

Karakteristik UMKM

UMKM memiliki karakteristik yang membedakannya dari perusahaan besar. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Sumber Daya Terbatas – Keterbatasan modal, teknologi, serta tenaga kerja membuat UMKM perlu lebih inovatif dalam menjalankan bisnisnya.

2. Sistem Manajemen Sederhana – Mayoritas UMKM masih dikelola secara tradisional oleh pemiliknya tanpa struktur manajemen yang formal.

3. Fleksibilitas Tinggi – UMKM lebih cepat beradaptasi dengan perubahan tren pasar dan preferensi konsumen.

4. Basis Operasi Lokal – Sebagian besar UMKM beroperasi di pasar domestik dan menghadapi keterbatasan dalam menembus pasar global.

Manfaat Penerapan SAK EMKM bagi UMKM

Implementasi SAK EMKM memberikan berbagai manfaat bagi UMKM, di antaranya:

1. Meningkatkan Akses Pembiayaan – Laporan keuangan yang lebih transparan meningkatkan kepercayaan perbankan dan lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman.

2. Memudahkan Pengambilan Keputusan – Pemilik usaha dapat melakukan evaluasi kinerja bisnis secara lebih akurat dan menyusun strategi berdasarkan data keuangan yang jelas.

3. Meningkatkan Daya Saing – Dengan laporan keuangan yang terstandarisasi, UMKM lebih siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

4. Mengurangi Risiko Usaha – Transparansi dalam pencatatan keuangan membantu mengidentifikasi potensi risiko serta strategi mitigasi yang tepat.

Tantangan dalam Penerapan SAK EMKM

Meskipun memiliki banyak keuntungan, penerapan SAK EMKM di kalangan UMKM masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya:

1. Kurangnya Pemahaman Akuntansi – Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki latar belakang dalam bidang akuntansi, sehingga mengalami kesulitan dalam menerapkan standar ini.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia – Tidak semua UMKM memiliki tenaga khusus yang menangani keuangan dan akuntansi.

3. Biaya Implementasi – Sebagian UMKM menganggap bahwa penerapan standar akuntansi ini memerlukan biaya tambahan, seperti pelatihan atau menyewa jasa konsultan.

4. Minimnya Sosialisasi – Kurangnya edukasi dan pendampingan dari pemerintah maupun asosiasi bisnis menyebabkan pemahaman tentang SAK EMKM masih terbatas, terutama di daerah pedesaan.

Strategi untuk Meningkatkan Adopsi SAK EMKM

Agar penerapan SAK EMKM dapat berjalan lebih efektif, perlu adanya upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, serta asosiasi bisnis. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan:

1. Peningkatan Edukasi dan Pelatihan – Pemerintah dan asosiasi bisnis perlu lebih aktif dalam memberikan pelatihan terkait standar akuntansi kepada pelaku UMKM.

2. Pemberian Insentif – UMKM yang menerapkan SAK EMKM dapat diberikan insentif, seperti subsidi biaya pelatihan atau keringanan pajak.

3. Penguatan Ekosistem Digital – Penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi akuntansi berbasis cloud, dapat membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan dengan lebih efisien.

Dengan semakin luasnya penerapan SAK EMKM, UMKM di Indonesia dapat meningkatkan kredibilitas dan daya saing mereka. 

Transparansi keuangan yang lebih baik akan mempercepat akses terhadap sumber pendanaan serta membuka peluang untuk ekspansi bisnis ke skala yang lebih besar.

Penerapan SAK EMKM merupakan langkah krusial bagi UMKM untuk meningkatkan transparansi keuangan serta mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah. 

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga keuangan, sangat diperlukan agar UMKM dapat menerapkan standar ini secara lebih luas. 

Dengan demikian, UMKM dapat tumbuh lebih pesat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (*)